Kelompok 4 :
Agung Sukma (20210317)
Fandy Ahmad (22210592)
Harmedianto (23210150)
Lingga Priodila (24210042)
Oscar Leobrando (25210290)
Pemerintah Selandia Baru (New Zealand) melakukan reformasi
besar pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Reformasi tersebut
mengubah manajemen pemerintahan dari sistem berbasis ketaatan, yang menggunakan
aturan yang detil, restriktif dan plafon anggaran kas, menjadi rezim yang
berbasis kinerja dan akuntabilitas. Keberhasilan dari penerapan reformasi ini
memerlukan upaya yang sungguh-sungguh baik di level stratejik maupun level
operasional dan membawa pada perubahan fundamental dan perubahan yang ekstensif
baik dalam manajemen operasi sektor pemerintah (sektor publik) dan juga laporan
keuangan yang disajikan untuk operasi tersebut.
1. Latar Belakang
Kondisi sistem manajemen di Selandia Baru pada awal tahun
1980-an didominasi oleh kontrol input yang tersentralisasi, yaitu ditetapkannya
instruksi-instruksi menyangkut masalah perbendaharaan dan manual pelayanan
publik, adanya keharusan untuk menggunakan penyedia barang dan jasa (supplier)
tertentu yang telah ditentukan (adanya monopoli) dalam pengadaan akomodasi,
kendaraan, komputer, dsb. Upaya-upaya manajemen dan audit pun diarahkan untuk
menjamin agar kontrol-kontrol seperti itu dipahami dan dilaksanakan.
Seluruh uang negara dikelola oleh Departemen / Kantor
Perbendaharaan (Treasury) di dalam rekening bank konsolidasian. Mengacu pada
instruksi dari Treasury, departemen-departemen mengajukan voucher pembayaran
(semacam SPM atau surat perintah membayar) kepada kantor perbendaharaan yang
kemudian mengorganisasikan pembayaran, dan melaporkan transaksi dalam laporan
pemerintah.
Pengolaan anggaran lebih ditekankan pada pembatasan alokasi
anggaran (apropriasi) belanja untuk tujuan program yang kurang tegas.
Apropriasi menginformasikan tentang penerima anggaran, aktivitas pemerintah,
atau jenis pengeluaran (contoh, belanja modal, belanja pegawai, belanja bantuan
sosial, dsb). Hal-hal tersebut menimbulkan lingkungan kerja yang kurang
menyenangkan bahkan keputusasaan bagi para pegawai, pejabat dan menteri.
Berdasarkan latar belakang itu, Pemerintah Selandia Baru
mengembangkan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi dan komprehensif,
yaitu:
Menerjemahkan strategi pemerintah ke
dalam keputusan dan tindakan
Menginformasikan pengambilan keputusan
oleh pemerintah
Mendorong sektor pemerintah untuk responsif
dan efisien
Secara konstan melaksanakan
(reformasi).
Para menteri dalam kabinet bertanggung jawab atas
persyaratan kinerja secara spesifik untuk setiap departemen yang dipimpinnya.
Kepala eksektuif (Chief Executive) departemen pada gilirannya harus bertanggung
jawab untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan yang menjadi tugasnya dan untuk
mensukseskan tugasnya itu, kepala eksekutif memiliki wewenang untuk pengambilan
keputusan manajerial. Terdapat insentif-insentif untuk kinerja dan ada
keharusan untuk memberikan informasi kinerja sebagai bahan untuk memonitor dan
menilai kinerja.
Bagian-bagian pokok dari peraturan keuangan pada rezim baru
yang diatur di dalam Public Finance Act 1989 adalah sebagai berikut:
Menghilangkan banyak kontrol
administrasi
Menentukan output dalam proses
apropriasi (alokasi anggaran)
Membuat kepala eksekutif bertanggung
jawab terhadap manajemen keuangan departemen/lembaga
Menetapkan peraturan-peraturan tentang
pelaporan.
Di dalam perjanjian kinerja tahunan kepala eksekutif,
kinerja didefinisikan bahwa di satu sisi, kepentingan pemerintah terhadap suatu
departemen/lembaga adalah sebagai pembeli dari pelayanan yang diberikan baik
kepada pemerintah sendiri maupun pihak ketiga, dan di sisi lain, pemerintah
sebagai pemilik departemen/lembaga tersebut. Sebagai pembeli, para menteri
meminta pelayanan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati baik sisi
kuantitas, kualitas, ketepatan waktu dan lokasi pada harga yang terbaik.
Terdapat empat dimensi bagi pemangku kepentingan di dalam
departemen ;
1) Strategic Alignment – meyakinkan agar tujuan pemerintah
sudah di-share secara penuh dan konsisten
2) Integrity – memelihara perilaku yang mendukung reputasi
dan kredibilitas pemerintah
3) Future Capability – meyakinkan bahwa departemen/lembaga
mempunyai kapasitas untuk memenuhi permintaan-permintaan di masa yang akan
dating
4) Cost-Effectiveness dalam jangka panjang.
2. Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah
Komitmen untuk Perubahan
Dukungan dari para pemimpin di sektor publik, baik politisi
maupun birokrasi, adalah faktor kunci di dalam keberhasilan implementasi rezim
manajemen keuangan baru. Pada level stratejik, komponen-komponen di dalam
perubahan (reformasi) diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat
lebih awal baik untuk birokrasi maupun para menteri, merefleksikan perbedaan
hasil dikaitkan dengan perbedaan elemen perubahan, dan mempertimbangkan isu-isu
hubungan antara treasury dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Di awal
proses, birokrat sudah menerima output atau manfaat dari departemen/lembaga
yang mereka jalankan tanpa harus mengacu pada persyaratan prosedur detil yang
ekstensif sebagaimana diatur dalam aturan-aturan perbendaharaan (treasury) dan
pedoman pelayanan publik.
Manajemen Risiko
Beberapa implementasi perubahan membawa risiko signifikan.
Manajemen risiko adalah elemen kunci dari implementasi reformasi. Hal ini akan
dicapai secara bertahap selama proses reformasi. Contoh, kontrol input yang
tersentralisasi akan dipertahankan sebelum suatu departemen berpindah pada
rezim baru. Elemen lain dari manajemen risiko meliputi strategi komunikasi yang
intensif, melalui sosialisasi/diklat, seminar, majalah, jurnal, artikel di
koran, dsb. Upaya komunikasi ini sangat berhasil dalam menanamkan pemahaman
umum mengenai kunci-kunci dasar dari reformasi kepada audiens secara luas.
Di samping itu, dibentuk fungsi Financial Management
Assurance di dalam Treasury untuk menjalankan peran audit internal stratejik,
dan pelayanan konsultasi kepada departemen selama proses reformasi. Desain
peraturan juga merupakan kunci dari reformasi, sementara meninggalkan
peraturan-peraturan yang mengatur proses administrasi secara detil, ditetapkan
State Sector Act 1988 dan Public Finance Act 1989 yang memberikan sinyal yang
powerful akan keseriusan niat pemerintah untuk melakukan reformasi secara
permanen.
Penerapan di Departemen
Departemen secara individu menerima persetujuan untuk
berpindah ke sistem yang baru. Untuk departemen secara individu, semua elemen
kunci dari sistem baru yaitu penganggaran akrual, proses apropriasi, dan proses
pelaporan berubah pada saat yang sama. Perubahan tersebut mencakup:
• Spesifikasi oleh setiap departemen/lembaga (konsultasi
dengan treasury) atas kelas-kelas output secara luas, yang akan menjadi basis
untuk apropriasi berbasis akrual
• Setiap departemen/lembaga mengembangkan sistem akuntansi
berbasis akrual yang dapat menyediakan pelaporan bulanan kepada menteri dan
treasury dan laporan tahunan kepada parlemen (dan publik). Laporan bulanan
meliputi satu set laporan keuangan dan juga laporan mengenai realisasi belanja
terhadap apropriasi (anggaran).
• Pengembangan sistem alokasi biaya (cost) sehingga
memungkin alokasi seluruh biaya input departemental ke output. Alokasi biaya
termasuk biaya overhead, penyusutan dan biaya modal.
• Pengembangan sistem manajemen kas, termasuk pembukaan
rekening bank departemental
• Kepala eksekutif departemental bertanggung jawab secara
penuh atas manajemen keuangannya masing-masing, mencakup integritas dari
informasi yang mereka berikan kepada menteri dan treasury.
Undang-undang memberikan waktu dua tahun kepada
departemen-departemen untuk mengembangkan sendiri sistem yang berbasis akrual,
dalam kenyataannya sebagian besar departemen sudah siap dengan sistem akrualnya
dalam waktu satu tahun, sedangkan secara keseluruhan departemen sudah siap
dalam waktu delapan belas bulan. Selama proses perubahan berlangsung di
departemen-departemen, treasury memainkan peranan kunci antara lain:
• Mengkomunikasikan aktivitas-aktivitas sebelumnya
• Melakukan pengendalian mutu melalui spesifikasi
kelas-kelas output
• Penetapan sistem manajemen kas pusat dan menetapkan
kontrak untuk pelayanan bank pemerintah
• Pengembangan satu set parameter kebijakan akuntansi,
menyesuaikan dengan konstrain-konstrain kebijakan akuntansi departemental
(tugas ini disederhanakan dengan penggunaan GAAP yang memberikan kerangka untuk
pengembangan parameter kebijakan akuntansi spesifik)
• Memberikan persetujuan kepada departemen yang siap untuk
berpindah ke sistem baru (keyakinan/assurance diberikan oleh Financial
Management Assurance).
Staf Akuntansi
Undang-undang Keuangan Publik mengharuskan disusunnya
laporan keuangan oleh pemerintah Selandia Baru (laporan konsolidasian) dan oleh
setiap departemen pemerintah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi
yang berterima umum (PABU/GAAP). Penggunaan PABU sangat memfasilitasi penerapan
akuntansi di pemerintahan, dan akan memberikan hasil terbaik dengan didukung
oleh orang-orang yang terlatih/berpengalaman, software, dan sistem.
Di samping itu, Pemerintah Selandia Baru memiliki sebuah
badan akuntansi profesional yang terdiri dari akuntan praktisi, akuntan
korporat dan akuntan sektor publik. The Institute of Chartered Accountans of
New Zealand (kemudian menjadi the New Zealand Society of Accountans) tertarik
dan mendukung proses reformasi. Para anggota yang enerjik telah mencurahkan
waktu yang banyak untuk mengorganisasikan konvensi-konvensi dan memberikan
dukungan maupun pelatihan.
Sistem Akuntansi
Aktivitas besar selama masa reformasi adalah melakukan
kontrak signifikan antara departemen departemen dengan perusahaan-perusahaan
akuntansi dan penyedia software untuk mendukung sistem informasi dan manajemen
keuangan. Persyaratan untuk penyajian laporan kepada menteri dan Treasury
relatif mudah untuk ditentukan spesifikasinya, tetapi spesifikasi untuk
memenuhi kebutuhan internal para manajer masih sulit ditentukan mengingat masih
kurangnya pengalaman para manajer dalam rejim yang baru. Tidak disediakan dana
khusus untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem akuntansi yang telah
dibangun di awal, tetapi lebih karena adanya keuntungan/surplus akibat
efisiensi.
Salah satu keuntungan dari sistem akuntansi akrual adalah
bahwa aktivitasaktivitas seperti komitmen atau order pembelian, penggajian,
aset tetap, kreditor dan debitor menjadi dapat diintegrasikan ke dalam satu
sistem, sehingga mengurangi proses ganda dan masalah rekonsiliasi yang biasa
terjadi bila digunakan sistem yang terpisah. Penghematan waktu dari sistem baru
ini menjadi ciri yang utama.
Neraca Pembukaan (opening Balance
Sheet)
Perhatian penting lainnya adalah upaya untuk menyusun neraca
awal (pembukaan) dengan selengkap dan seakurat mungkin. Tanpa adanya disiplin
untuk menyajikan neraca tahunan dan audit yang merekonsiliasikan antara catatan
detil aset dengan buku besarnya, informasi aset di dalam neraca bisa menjadi
kurang valid. Departemen-departemen dan auditor terkadang mengalami kesulitan
untuk menjamin bahwa semua properti (yang harus dilaporkan) sudah dilaporkan,
dan untuk itu perlu dilakukan koordinasi untuk mencari dokumen/catatan dengan
para pihak yang terkait, misalnya masalah tanah dapat berkoordinasi dengan
badan pertanahan.
Biaya Modal (Charging for Capital)
Kelemahan umum dari sistem manajemen keuangan pemerintah
adalah adanya tendensi ke arah maksimalisasi anggaran (belanja) dan tidak
adanya perhatian terhadap pengakumulasian asset yang rendah nilai gunanya.
Untuk mengatasi masalah ini Pemerintah Selandia Baru membuat sistem pengenaan
biaya pada departemen atas modal yang digunakannya. Biaya modal ini dikenakan
terhadap kekayaan bersih (net aset) dari setiap departemen.
Sistem biaya modal ini memberikan dorongan agar departemen
menghindari pengadaan aset yang kurang bernilai guna. Bagi departemen yang
menarik biaya kepada para pengguna layanan yang diberikannya, akan berusaha
untuk menghitung biaya produk/output dengan metode biaya penuh (full cost) atau
dengan rasionalisasi struktur modal yang berhubungan dengan output
(barang/jasa).
Alokasi Biaya
Satu persyaratan yang diperlukan untuk memfokuskan sistem
manajemen keuangan pada output adalah membangun sistem akuntansi biaya yang
dapat mengalokasikan biaya terhadap output. Karena biaya output sudah
memasukkan biaya modal, maka dimungkinkan untuk membandingkan biaya output yang
dihasilkan suatu departemen dengan biaya output yang serupa yang dihasilkan
pihak lain di sektor publik maupun swasta, dan juga dengan catatan tahun-tahun
sebelumnya di departemen yang bersangkutan.
3. Implementasi Basis Akrual untuk Pelaporan Keuangan
Bila departemen-departemen sudah sepenuhnya mengadopsi rezim
manajemen keuangan yang baru, maka akan memungkinkan untuk fokus pada pelaporan
keuangan konsolidasian. Penyusunan satu seri laporan keuangan baru untuk
pemerintah dengan berbasis GAAP telah dikelola sebagai pekerjaan penting yang
mencakup tujuh elemen berikut:
Penetapan kebijakan akuntansi
Pengumpulan informasi
Pengonsolidasian informasi
Memperoleh keyakinan atas informasi
Komentar dan analisis
Isu penyajian dan publikasi
Komunikasi dan pemasaran.
Penetapan Kebijakan Akuntansi
Pengadopsian GAAP memberi kontribusi besar untuk
menyederhanakan proses perumusan kebijakan akuntansi. Dalam banyak hal
penerapan pendekatan yang sama dengan sektor swasta (privat) dapat dilakukan
tanpa kesulitan. Namun, dengan pendekatan ini tidak berarti dapat mengeliminasi
semua isu-isu penting yang harus diselesaikan. Kebijakan akuntansi direviu
secara ekstensif oleh para ahli akuntansi, kemudian diterbitkan draft
publikasian, dan diberikan briefing kepada para CFO departemental dan
tanggapan-tanggapan dari mereka dipertimbangkan. Isu-isu kritikal yang terkait
dengan perumusan kebijakan akuntansi antara lain masalah penilain aset,
kriteria pengakuan pajak, pengakuan bantuan/subsidi. Salah satu warisan dari
sistem akuntansi kas yang lalu adalah tidak tersedianya informasi atas harga
perolehan historis dari banyak aset.
Sementara itu, masalah titik pengakuan yang tepat untuk
pendapatan pajak dan pendapatan lain yang dapat dipaksakan memerlukan
pertimbangan mendalam. Sebagian besar titik pengakuan dari perspektif ekonomi
adalah pada waktu munculnya kewajiban dari para pembayar pajak (misalnya,
ketika pendapatan yang dapat dikenakan pajak / taxable revenue diperoleh atau
ketika konsumsi yang dapat dikenakan pajak / taxable consumption dinikmati oleh
para pembayar pajak). Akan tetapi, informasi andal yang memadai seringkali
tidak tersedia secara tepat waktu.
Oleh karena itu, terutama untuk masalah pajak dalam jangka
panjang, kadang-kadang diperlukan kompromi atas waktu pengakuan di kemudian
hari ketika informasi andal telah tersedia. Sedangkan untuk pengakuan beban
bantuan dan subsidi, pendekatan yang diambil adalah apabila pembayaran bantuan
dan subsidi itu masih bersifat discretionary sampai pembayaran dilakukan, maka
beban akan diakui ketika pembayaran dilakukan. Alternatif lainnya yaitu beban
akan diakui ketika kriteria tertentu telah dipenuhi dan pemberitahuan telah
disampaikan kepada pemerintah.
Pengumpulan Informasi
Peraturan yang mengharuskan disampaikannya informasi
keuangan secara reguler, akurat, dan tepat waktu kepada Treasury merupakan
persyaratan yang menjadi elemen kritikal dari rerangka manajemen. Namun
demikian, karena departemen-departemen mengalami sejumlah biaya marjinal dalam
penyajian informasi tanpa menerima manfaat langsung, pengumpulan informasi yang
diperlukan menjadi isu kunci di dalam penyusunan laporan keuangan yang pertama
di New Zealand.
Pengonsolidasian Informasi
Pemahaman yang jelas mengenai kebijakan akuntansi oleh
departemen-departemen dan keharusan untuk menyajikan data yang andal secara
tepat waktu, membuat proses konsolidasi menjadi relatif mudah dengan proses
akuntansi. Akan tetapi, awalnya terdapat kesulitan dalam proses pengumpulan
data yang menyebabkan tekanan bagi tim konsolidasi laporan keuangan. Buku besar
digunakan ketimbang spreadsheet untuk memproses konsolidasian karena buku besar
memberikan jejak audit (audit trail) untuk banyak amandemen yang diharuskan
sebagai bagian dari penyiapan laporan keuangan.
Memperoleh Keyakinan atas Informasi
Keyakinan atas keandalan informasi diberikan dengan tiga
cara. Pertama, departemental chief executives dan chief financial officers
diminta untuk menandatangani pernyataan tanggung jawab dengan skedul
konsolidasi bahwa dengan pengetahuan terbaiknya mereka menyajikan laporan
keuangan yang wajar. Kedua, tim Financial Manegement Assurance mereviu skedul
konsolidasi dan draf laporan keuangan dengan hasil analisis yang memberikan
beberapa ukuran kenyamanan. Ketiga, audit penuh dilakukan oleh kantor audit
yang memberikan keyakinan melalui opini terhadap laporan keuangan.
Komentar dan Analisis
Komentar dan analisis diberikan bersama dengan laporan
keuangan. Sekarang, disediakan analisis yang lebih detil atas informasi
keuangan yang dihasilkan, seperti tren dan informasi anggaran komparatif.
Contoh komentar yang diberikan antara lain, ketika penyusunan laporan keuangan
yang pertama kalinya yang menenujukkan posisi kekayaan bersih yang negatif;
interpretasi yang diberikan secara hati-hati atas informasi yang baru
dihasilkan dengan dasar akrual, komentar tentang manajemen risiko atas aset dan
utang.
Isu Penyajian dan Publikasi
Isu-isu di dalam penyajian dan publikasi harus diperhatikan
sungguh-sungguh, intinya harus dilakukan upaya untuk meyakinkan bahwa kualitas
informasi keuangan yang disajikan lebih baik dengan dokumen yang lebih baik.
Penyajian informasi pada dasarnya harus tepat waktu dan akurat, untuk itu perlu
ada deadline yang pasti dan perbaikan-perbaikan sebelum dipublikasikan.
Komunikasi dan Pemasaran (Promosi)
Upaya komunikasi dan pemasaran dimaksudkan agar laporan
keuangan dapat mendukung dihasilkannya output yang bagus dan pada gilirannya
dihasilkan outcome yang bagus. Laporan keuangan di New Zealand disajikan
berpasangan (tandem) dengan informasi ekonomi, informasi yang baru dan lebih
baik mengenai posisi keuangan dan kepemimpinan pemerintah, menginformasikan dan
mendukung pengambilan keputusan oleh eksekutif dan meningkatkan kemampuan
parlemen dan pihak lainnya untuk mengawasi pemerintah agar tetap bertanggung
jawab.
Strategi pemasaran diterapkan dengan memperluas informasi
yang disediakan di dalam laporan keuangan, seperti informasi tentang kebijakan
fiscal dan ekonomi pemerintah dengan interpretasi yang memadai sehingga
meminimalkan kesalahan persepsi. Adapun pengguna utama dari laporan keuangan
adalah parlemen, analis keuangan dan ekonomi, agen pemeringkat, publik dan
media, dan kelompok yang memiliki kepentingan khusus.
Sumber :
http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/Akuntansi-berbasis-akrual.pdf
